Opini Aturan Nomor Polisi Ganjil Genap di Jakarta

Gagasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo perihal program kebijakan nomor polisi ganjil-genap yang rencananya diberlakukan pada Maret 2013 di DKI Jakarta dinilai tidak didukung dengan sarana transportasi yang memadai. Dampak dari kebijakan tersebut, jutaan orang yang masuk Ibu Kota setiap hari akan "melepas" kendaraan dan bergantung pada sarana transportasi yang ada.

Perkembangan pertumbuhan moda transportasi di Jakarta, khususnya untuk mendukung kebijakan ganjil-genap, dinilai belum mampu menampung dampak kebijakan itu, baik dilihat dari segi penambahan rute maupun sarana transportasi yang tersedia.

Paling tidak dibutuhkan sekitar 10.000 bus baru on top dari sekarang untuk bisa mengakomodasi 2 juta orang itu. Itu yang penting, evaluasi betul dari program ini sebelum dijalankan.

Dalam suatu acara dengar pendapat persoalan ganjil-genap, pernah disampaikan kepada Gubernur agar terlebih dahulu mendorong dari segi transportasi. Baru setelahnya, program ganjil-genap bisa dijalankan di DKI Jakarta.

Pengawasan lemah, rawan pelanggaran

Selain sarana transportasi yang dinilai belum siap, hal yang mengkhawatirkan efek berantai dari penerapan kebijakan ganjil-genap bisa berdampak pada kepatuhan masyarakat berlalu lintas. Apabila kebijakan tersebut berlaku tanpa persiapan, lanjutnya, pelanggaran oleh pengendara kendaraan bisa saja terjadi.

Misalnya, dengan memalsukan pelat nomor atau dengan memalsukan stiker ganjil-genap.Ini sangat mengkhawatirkan untuk perlakukan pelanggarannya.

Mengenai tidak memungkinkannya pengawasan aparatur kepolisian dari segi jumlah personel berbanding dengan jumlah kendaraan yang ada dengan penerapan kebijakan tersebut.

Itu yang akan menjadi taruhannya kalau meletakkan program. Secara kredibilitas tinggi, tetapi rendah pengawasan.

Di satu sisi, pemprov DKI juga harus meninjau dari segi mobilitas masyarakat Jakarta dari penerapan kebijakan tersebut. Pemprov DKI diminta melihat apa kebijakan tersebut berimplikasi terhadap mobilitas masyarakat, hak asasi dalam berkendara, dan perekonomian Jakarta, khususnya.

Demi mengurangi kemacetan, kebijakan tersebut, tetap perlu dilakukan public hearing. Sosialiasi kebijakan tersebut bisa berupa detail persis mengenai program ganjil-genap.

Dulu pernah disarankan ganjil-genap perlu persiapkan lebih matang. Waktu itu diusulkan enam bulanlah dari sekarang dengan dialog publiknya. Sekarang ini informasi detail belum, seperti titik dan wilayah mana saja akan diberlakukan ganjil-genap.

Sebelumnya, Jokowi pernah menyebut kebijakan ganji-genapnya sebagai salah satu upaya "radikal" mengatasi kemacetan Jakarta. Kebijakan tersebut sendiri diakui Jokowi bakal menuai pro dan kontra.